WASHINGTON – Sebagai upaya pencegahan wabah virus Corona, Pejabat Amerika Serikat mengumumkan pembatasan perjalanan untuk militer Pentagon dan keluarganya, yang akan menghentikan semua perjalanan domestik, termasuk pemindahan tugas.
Pengumuman ini bakal diterapkan mulai pekan depan. Dimana anggota militer, keluarga, dan pekerja sipil Departemen Pertahanan bakal dibatasi bepergian selain di wilayah Amerika. Hal tersebut setelah sebelumnya disetujui Wakil Menteri Pertahanan, David Norquist dan diperpanjang hingga 11 Mei 2020 mendatang.
Seperti dirilis Media Militer Amerika, Sabtu (14/3/2020), sebuah memo yang menguraikan pembatasan menyebut penyebaran berkelanjutan dari coronavirus baru (COVID-19), mengharuskan tindakan segera.
“Pembatasan ini diperlukan untuk menjaga kesiapan pasukan, membatasi penyebaran virus yang berkelanjutan, dan menjaga kesehatan dan kesejahteraan anggota Layanan, pegawai sipil DoD, keluarga mereka, dan komunitas lokal tempat kami tinggal,” bunyi memo tersebut.
Langkah-langkah itu diumumkan hanya beberapa jam setelah Presiden Donald Trump menyatakan pandemi global sebagai darurat nasional di AS.
Aturan baru berlaku untuk semua personel militer dan sipil Departemen Pertahanan yang ditugaskan ke pangkalan atau fasilitas militer di AS dan wilayahnya. Memo itu juga berlaku untuk anggota keluarga personel.
“Ini sementara menghentikan perubahan permanen dari stasiun bergerak dan tugas sementara, tetapi memungkinkan perjalanan karena alasan medis,” lanjut memo tersebut.
Mereka yang sudah keluar dengan tugas sementara akan diizinkan untuk kembali ke instansi asal ketika misi berakhir. Anggota layanan yang mendekati masa pensiun atau kontrak akhir tugas juga dibebaskan dari pembatasan perjalanan.
Kalau tidak, perjalanan hanya akan disetujui jika itu dianggap penting. Sebab diperlukan untuk alasan kemanusiaan atau dijamin karena kesulitan yang ekstrem.
“Hanya petinggi atau pemimpin sipil yang diizinkan untuk memberikan pengecualian itu,” bunyi memo lagi.
“Pengecualian ini harus dilakukan berdasarkan kasus per kasus, harus dibatasi jumlahnya, dan harus dikoordinasikan antara organisasi yang mendapatkan dan yang kalah, sebagaimana diperlukan,” lanjut memo.
