NATUNA – Nelayan Natuna, Kepulauan Riau tak perlu cemas atas kehadiran kapal ikan asing dan Coast Goard Cina beberapa waktu lalu. Kini TNI bakal memastikan hadir menjaga perairan Indonesia di wilayah batas negara tersebut.
“Tetap saja melaut, di sini kan ada kapal perang, bisa infokan pada kami,” ujar Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, Laksamana Madya TNI Yudo Margono, di Natuna, Jumat (3/1/2020).
Menurut Yudo, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, karena itu para nelayan bisa menjadi mata dan telinga aparat keamanan, khususnya Angkatan Laut.
Pihaknya juga meyakinkan masyarakat dan nelayan setempat untuk terus berkoordinasi dengan TNI maupun Badan Keamanan Laut (Bakamla).
“Mungkin dengan kondisi laut kita yang luas, itu tidak bisa dijangkau oleh KRI kita saat ini, kan jumlahnya terbatas,” katanya.
Ia menambahkan, titik sengketa perbatasan perairan beberapa negara berada jauh dari daerah tangkapan nelayan. “Tidak usah resah, karena jauh di 130 mil, nelayan kita kecil-kecil, tidak sampai di sana,” ujar dia.
Karena itu, nelayan Natuna dapat mendominasi di area tangkap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang selalu menjadi sengketa pihak asing. Sehingga nelayan bisa ikut menegaskan batas laut Indonesia.
“Saya justru berharap, nelayan kita bisa melaut hingga ZEE sana, karena akan semakin menegaskan ini lho, laut kami, kami berhak menangkap ikan di sini,” kata Yudo.
Yudo mengaku, pihaknya belum menerima laporan adanya nelayan Indonesia yang diusir kapal asing. Melainkan pihak Indonesial yang justru mengusir kapal asing Cina.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Sisriadi, mengatakan pihaknya kini tengah siaga di wilayah yang diklaim Cina sebagai bagaian dari negaranya.
“TNI siagakan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) matra laut dan matra udara yang sudah tergelar di sekitar perairan Natuna,” ujarnya.
Ia menegaskan, penggunaan armada-armada tempur TNI berdasarkan prinsip pengerahan secara ekonomis (economy of force). Dimana pada prinsipnya pengerahan Alutsista sesuai perkembangan situasi dan kebutuhan.
TNI akan mengaktifkan Pusat Informasi Maritim, yang berlokasi di Markas Korps Armada RI I, Jakarta. Bila fasilitas itu sudah aktif, setiap pergerakan yang melanggar teritori di laut bisa diketahui.
“Untuk medeteksi dan identifikasi setiap wahana laut yang masuk ke perairan kita,” katanya.
Tak hanya itu, lanjut Sisriadi, TNI juga meningkatkan sistem penginderaan dan sistem deteksi dini. Sehingga tak ada lagi pergerakan kapal-kapal Tiongkok yang masuk perairan Natuna.
“Bukan hanya Alutsista berupa kapal-kapal, tapi juga pesawat. Kami siaga penuh,” ujar dia.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan Cina tak berhak mengklaim perairan Natuna sebagai wilayahnya, sebab Indonesia tidak memiliki konflik perairan.
“Kalau secara hukum Cina tidak punya hak untuk mengklaim. Karena Indonesia tidak punya konflik perairan, tumpang tindih perairan Indonesia tidak punya,” ujarnya usai bertemu sejumlah menteri terkait di Jakarta, Jumat (3/1/2019).
Menurut Mahfud, untuk memastikan tak ada penyusupan kapal-kapal Tiongkok di perairan Indonesia, sejumlah upaya terus dilakukan. “Menlu (Retno Marsudi) sudah memanggil (perwakilan Cina di Indonesia) dan terus nanti akan melakukan konsultasi-konsultasi lanjutan,” katanya.
“Saya kira itu yang penting kita punya kedaulatan dan hak berdaulat juga yang harus kita jaga,” Mahfud melanjutkan.
Mengenai Natuna, lanjut Mahfud, berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Cina tak memiliki hak atas wilayah Natuna yang masih menjadi bagian Indonesia.
“South China Sea tribunal itu keputusannya, Cina tidak punya hak atas itu, semua sudah selesai. Konfliknya bukan dengan Indonesia, (tapi) dengan negara Asia Tenggara yang lain, itu tadi yang sudah diputus,” kata dia.
