JAKARTA – Adanya tumpang tindih kewenangan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, menandakan tata kelola keamanan laut di Indonesia saat ini belum optimal. Sehingga dampaknya cukup dirasakan oleh pelaku ekonomi, dimana sering para pelaku ekonomi diperiksa oleh aparat yang berbeda untuk obyek hukum yang sama, yang berimplikasi pada peningkatan biaya logistik.
Demikian dikatakan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksdya TNI Aan Kurnia, seperti dirilis Dispen Bakamla di Jakarta, Senin (22/6/20).
Ia menjelaskan, tata kelola keamanan laut yang ideal mesti dibangun dari peran elemen kelembagaan yang dilandaskan pada kesamaan visi dan paradigma serta penyerderhanaan peraturan.
“Kemudian proses tata kelola keamanan laut ini dikelola dalam satu pintu sehingga output dari tata kelola satu pintu ini adalah tata kelola keamanan laut yang baik dan terbangun sistem kewaspadaan maritim serta pemanfaatan sumber daya secara optimal dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Disamping itu, Aan juga memberikan penjelasan mendalam mengenai ancaman situasi keamanan laut dan konsep strategi. Dijelaskannya, bahwa setidaknya ada delapan bentuk ancaman faktual dan potensial terjadi di laut, yaitu pelanggaran wilayah, perompakan bersenjata, kecelakaan di laut, trans organized crime, IUUF, pencemaran di laut, terorisme di laut, dan invasi.
“Dari bentuk ancaman tersebut, invasi merupakan ancaman yang paling kecil terjadi (least likely) meskipun berbahaya terhadap kedaulatan, sedangkan IUUF merupakan ancaman yang paling sering terjadi (most likely), dan trans organized crime merupakan ancaman paling berbahaya (most dangerous) karena memiliki dampak yang luas dan jangka panjang,” kata dia.
Dari sejumlah permasalahan keamanan maritim, dengan melihat kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman yang potensial dan faktual, maka dapat disusun konsep strategi maritim Indonesia untuk menghadapi seluruh ancaman ini secara sistematis.
“Strategi maritim ini bertumpu pada presence at sea, sebagai strategi keamanan maritim, explore the sea sebagai strategi ekonomi maritim, dan trust build by sea sebagai strategi diplomasi maritime,” ujarnya.
