JAKARTA – Sudah semestinya penegak hukum di laut memiliki leading sector yakni Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, dan itu sejalan dengan instruksi dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), bahwa Bakamla RI adalah Coast Guardnya Indonesia.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh saat menerima kunjungan kerja Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksdya TNI Aan Kurnia, di Jakarta Timur, Rabu (8/7/2020).
“Bakamla RI menjadi Indonesian Coast Guard, sebenarnya sudah dibahas semenjak saya menjabat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB,” ujarnya.
Yusuf Ateh menambahkan, pihaknya siap mendukung penuhnya Bakamla RI. “Kalau sudah ada assessment dan komitmen dari pimpinan itu tidak ada alasan lagi untuk menjadi lebih baik,” ujar dia.
“Saya kira apa yang sudah disampaikan Kepala Bakamla RI kalau memang butuh banyak staf dari BPKP dalam pengawalan keuangan Bakamla RI, kami akan dukung sepenuhnya supaya lebih cepat dan efektif,” Yusuf Ateh menambahkan.
Sementara Aan Kurnia, mengaku mendapatkan tugas khusus dari Presiden untuk membentuk Bakamla RI menjadi satu-satunya penegak hukum di laut.
“Presiden RI sudah jelas, Bakamla RI adalah Coast Guardnya Indonesia”, kata Aan.
“Sudah seharusnya kita dukung dan kawal sampai proses pembentukan dari RPP, RUU, dan Omnibus Law tentang keamanan laut selesai. Kepercayaan yang diberikan pemerintah dalam penguatan Bakamla RI sudah barang tentu diperlukan pondasi yang kuat di internal Bakamla sendiri,” Aan melajutkan.
Tidak dipungkiri, dalam praktiknya terlebih lagi dalam administrasi keuangan, Bakamla RI masih memiliki beberapa kekurangan. Oleh karena itu, pihaknya meminta bantuan dalam mengawal aktivitas keuangan Bakamla.
