JAKARTA – Menjaga kedaulatan laut Natuna yang diklaim Cina beberapa waktu lalu, membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan. Alhasil, kapal-kapal Tiongkok yang sempat masuk di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia kini menjauh ke utara.
Tetapi hal tersebut berbeda, ketika Jokowi bertemu Menteri Luar Negeri Jepang, Motegi Toshimitsu. Jokowi mengajak Jepang untuk berinvestasi di Natuna, Kepulauan Riau.
“Izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan prioritas Indonesia terkait dengan Jepang. Yang pertama, di bidang investasi. Saya ingin mengajak Jepang melakukan investasi di Natuna,” ujar Jokowi, di Jakata, Jumat (10/1/2020).
Pemerintah Indonesia, lanjut Jokowi, mengapresiasi kerja sama Jepang dalam pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu tahap pertama di Natuna. Karena itu, diharapkan kedua negara menindaklanjuti pendanaan untuk fase kedua.
“Saya harapkan usulan pendanaan untuk fase kedua dapat segera ditindaklanjuti,” katanya.
“Jepang adalah salah satu mitra utama Indonesia. Saya tahu, setelah ini yang mulia akan melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia membahas kerja sama bilateral secara lebih detail,” Jokowi menambahkan.
Ia yakin, Motegi bakal memberi perhatian lebih dengan tawaran kerja sama dari Indonesia.
“Sebagai menteri luar negeri dengan latar belakang ekonomi, pasti Yang Mulia akan memberikan banyak perhatian pada diplomasi ekonomi,” ujar dia.
Sebelumnya, untuk memastikan Natuna yang berada di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), Jokowi mengunjungi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020).
Kunjungan itu, memberi efek terhadap kapal ikan asing asal Cina yang masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di laut Natuna.
Jokowi menegaskan, Natuna merupakan bagian dari teritori Indonesia. Bahkan kepala daerah di wilayah itu masih bagian dari pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu, ia mengingatkan, jangan sampai ada bangsa Indonesia sendiri yang mempertanyakan soal status Natuna.
“Hari ini saya ingin memastikan, memberitahukan bahwa kepulauan Natuna adalah teritorial yang masuk dalam NKRI. Ini jelas di Natuna ada penduduknya, sebanyak 84 ribu,” ujarnya.
“Jadi jangan sampai ada yang justru, kita sendiri bertanya dan meragukan. Apalagi yang harus dipertanyakan? Tidak ada. Namanya kedaulatan tidak ada tawar menawar,” Jokowi menambahkan.
Jokowi juga menyempatkan diri melihat langsung KRI Usman Harun, guna mengetahui duduk masalah soal kapal asing asal Cina di perairan Natuna.
“Hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita, di ZEE,” ujarnya.
“Kenapa di sini hadir Bakamla, hadir Angkatan Laut untuk memastikan penegakan hukum yang adil di sini,” Jokowi melanjutkan.
