JAKARTA – Menjaga perairan Natuna dari kapal-kapal asing, ternyata terkendala pada kualitas dan kuantitas Kapal Perang Republik Indonesia (KRI). Apalagi belum lama ini Badan Keamanan Laut (Bakamla) menyebut kapal coast guard Cina membawa senjata di perairan Natuna. Sementara Indonesia tidak bersenjata, melainkan dengan keris.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pihaknya mendorong Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk penambahan armada. Karena Indonesia sebagian besar merupakan wilayah laut.
“Kita akan dorong Kemhan untuk memperbanyak armada, karena dengan wilayah yang begitu luas saya pikir perlu penambahan kapal laut,” ujarnya di Jakarta, Senin (13/1/2020).
Penambahan anggaran untuk pengadaan kapal, lanjut Dasco, nantinya harus dibicarakan dengan legislatif. Namun secara pribadi, ia mendukung penambahan anggaran untuk pengadaan kapal.
“Saya pribadi dukung demi pertahanan dan kedaulatan negara kita,” katanya.
Menurut Dasco, dari informasi yang dihimpunnya, persoalan pertahanan laut memang memiliki kendala, terutama pada kapal-kapal perang.
“Memang kapal-kapal yang sangat terbatas walaupun dengan kapal terbatas semangat juang TNI AL tetap tidak akan surut,” ujar dia.
Senada dengan Dasco, Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari juga sepakat untuk penambahan anggaran Bakamla guna menjaga perairan Natuna dari negara lain.
“Jika diusulkan, kita akan dukung. Melihat risikonya, dampaknya seperti ini,” katanya.
Indonesia sudah memiliki dasar yang kuat untuk mempertahankan Natuna dari negara lain. Hal itu mengacu hukum internasional yang ditetapkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982.
Karena itu, kata Kharis, pemerintah perlu memperkuat armada Bakamla. “Dulu-dulu mungkin tidak terlalu terasa bahwa coast guard kita, kapal-kapalnya masih dengan kemampuan yang belum sepadan dengan coast guard asing,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada 2019 Bakamla mendapat kucuran anggaran mencapai lebih dari Rp400 miliar. Kendati dalam Anggaran Belanja Negara 2020 penambahan anggaran tersebut tidak dibahas, permasalahan Natuna jadi tantangan besar bagi Indonesia.
“Kalau kita gunakan angkatan laut enggak boleh, karena ini permasalahan coast guard,” ujar dia.
