JAKARTA – India tengah diuji dengan tantangan keragaman. Konflik sekterian agama menjadi penyebab munculnya konflik horizontal yang meluas. Padahal tidak seharusnya disikapi dengan dalih solidaritas komunal. Karena itu, pemerintah hendaknya selalu bersikap tegas dalam upaya pencegahan konflik di masyarakat.
“Jadi ketika ada masalah pemerintah harus cepat mengantisipasi, misalnya sekarang ada berita di India sedang bergolak,” ujar Ketua Umum Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Siti Musdah Mulia,
di Jakarta, Kamis (5/3/2020)
Menurutnya, pemerintah bersama tokoh mayarakat dan agama harus sigap menanggapi setiap informasi yang beredar, sehingga informasi yang keliru atau dipelintir-pelintir tidak sampai terjadi.
“Sehingga pemerintah bisa turut mengajak masyarakat untuk menjaga toleransi di indonesia agar jangan sampai ikut-ikutan seperti di luar,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah harusnya memberikan pengertian kepada masyatakat. Sehingga ketika hal tersebut terjadi di India, maka pemerintah seyogyany memberitahukan bahwa itu terjadi di negara lain. Sementara masyarakat harus tetap waspada agar hal seperti itu jangan sampai terjadi di Indonesia.
“Indonesia ini adalah negara dengan ideologi Pancasila, tetapi meskipun ideologi kita Pancasila, kita menghormati semua agama dan kepercayaan yang berkembang,” kata dia.
Masyarakat akan sulit mengambil sikap, jika pemerintah tidak tegas. Apalagi dirinya melihat negara kadang justru tersandera oleh kelompok-kelompok intoleran. Padahal pemerintah punya power dan kewenangan untuk menertibkan itu semua.
“Pemerintah harus bertindak tegas dalam menghadapihal hal yang dilakukan kelompok-kelompok tersebut,” kata dia.
Selain itu, pendidikan agama di Indonesia juga belum mampu membuat masyarakat bisa beragama secara rasional, sehingga seringkali muncul tindakan-tindakan irasional dan intoleran atas nama agama.
“Karena saat ini kita berada di era post-truth, dimana orang-orang tidak percaya lagi pada data-data yang valid, tetapi hanya percaya terhadap apa yang ingin dia percayai meskipun itu tidak benar,” ujarnya
Oleh karena itu ketimpangan sosial dan korupsi, menjadi penyebab masyarakat menjadi frustasi. Mengakibatkan distrut yang akhirnya mempercayai bahwa Pancasila harus dirubah menjadi dasar negara yang berdasarkan agama tertenu misalnya seperti Islam.
“Jadi kelompok-kelompok intoleran ini sangat mudah memutarbalikkan fakta bahwa dengan membangun negara Islam semuanya bisa selesai, Itu kan sebetulnya omong kosong. Tapi yang parah itu masyarakat kita ini malah banyak yang percaya,” ujar dia.
Ia mengklaim, selama ini pihaknya sering kali ikut berperan serta dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Namun demikian yang terjadi dilapangan malah ada juga kelompok-kelompok intoleran yang berusaha ‘menganggu’ dengan turut serta menyebarkan sikap-sikap yang intoleran.
“Tetapi dilapangan kami tidak bisa bergerak lebih jauh, karena kami tidak memiliki kewenangan untuk itu,” katanya.
