JAKARTA – Program deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kini diubah, dari offline menjadi online. Hal itu disebabkan adanya penyebaran virus Corona (COVID-19). Berbagai upaya pun dilakukan di tengah kewaspadaan atas kemungkinan terjadinya aksi teror.
Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris, mengatakan deradikalisasi kepada narapidana terorisme (Napiter) masih berjalan meski harus dilakukan dari jarak jauh, lewat panggilan video (video call)
“Orang per orang, binaan-binaan, itu kita telepon. Dan ini tidak pernah kita membayangkan sebelumnya,” ujarnya seperti dirilis VOA, Selasa (12/5/2020).
Pihaknya kerap mengalami kendala yakni jaringan sinyal. Karena itu, ia juga menyiapkan pembelian pulsa untuk mendukung program tersebut. Meski demikian, program deradikalisasi online tetap efektif.
“Dalam rencana kegiatan misalnya di wilayah tertentu ada 50 mitra kita, ya mungkin hanya 30-40 yang bisa kita kontak. Karena mungkin sinyal atau bagaimana. Kendala mendasar hanya sinyal,” kata dia.
“Karena peristiwa pandemi sekarang mau nggak mau kita harus ke arah situ. Cepat atau lambat kita memang harus mengadaptasi teknologi, termasuk untuk deradikalisasi,” Irfan menambahkan.
Ketika banyak orang mengalihkan kegiatan ke sarana online, jagat maya masih dipenuhi seruan radikalisme dan hoaks. Karena itu, ia meminta pemerintah memperketat pengawasan. Sehingga pergerakan hoaks, ideologisasi, kelompok-kelompok yang masih merekrut mantan Napiter dapat dikendalikan.
“Ketika keluar lapas, mantan napiter akan didukung dengan sejumlah program pemberdayaan, supaya mereka terintegrasi ke masyarakat dan lepas dari jaringan teroris. Dengan dukungan modal pemerintah, banyak yang memulai usaha rumahan. Sayangnya pandemi Covid-19 bisa berdampak keras bagi usaha mereka,” kata dia.
Terkait usulan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diperuntukkan ke para Napiter, Irfan Idris mengaku, sudah menjadi salah satu penerima program-program bantuan pemerintah, bahkan sebelum COVID-19.
“Hanya saja belum maksimal karena setiap saat ada yang keluar (Lapas), hampir setiap hari. Dalam bulan 4-5 ini ada hampir 20 terpidana teroris, dan separuh di situ tidak kooperatif,” ujar dia.
Di samping itu, pihaknya juga harus memperketat anggaran, di tengah relokasi dana besar-besaran untuk menanggulangi Covid-19.
“Harus kita ubah melihat dan menyesuaikan kondisi, wilayah, dan keadaan, tantangan, zona merah atau tidak,” ujarnya.
