PALU – Program sinergisitas yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama 38 Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah berlangsung di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) sejak tahun 2018 sampai tahun 2020, telah membuka eksklusifitas bagi kelompok jaringan potensi radikal terorisme yang semula tertutup menjadi lebih terbuka.
Hal tersebut dikatakan Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar, pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) dan silaturahmi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam penanggulangan terorisme, di Palu, Senin (10/8/2020).
“Selain terbuka untuk menerima program, juga muncul kesadaran dari jaringan kelompok radikal untuk mau bekerjasama melakukan usaha-usaha mencegah penyebaran paham radikal terorisme,” ujarnya.
Boy menambahkan, silaturahmi dengan Forkopinda Sulteng juga sebagai upaya melanjutkan program sinergitas dalam bidang pencegahan dan penanggulangan terorisme yang berbasis kepada pembangunan kesejahteraan.
Apalagi Provinsi Sulawesi Tengah termasuk dalam program selain Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur dalam memberantas radikal terorisme. Oleh karenanya, dalam kunjungan ke Sulteng, pihaknya ingin memantapkan kembali program yang akan dilaksanakan di tahun 2020 dan yang akan datang.
“Tahun 2019 lalu, telah melakukan pembangunan rumah susun di Kabupaten Poso, lalu ada perbantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sejumlah tempat,” kata dia.
Selain itu, juga dalam rangka pencegahan paham radikal terorisme bagi masyarakat umum. Karena pada prinsipnya, pembangunan yang dilakukan sinergisitas pada pembangunan fisik dan nonfisik.
“Yang non fisik, kita terus berupaya agar penyebarluasan paham radikal intoleran tidak berkembang,” katanya.
Dalam upaya pencegahan, paham radikal terorisme bukan hanya dari dari unsur BNPT dan Pemerintah Daerah saja, namun melibatkan unsur-unsur pemuda dan akademisi. Dengan harapan, narasi kebangsaan semakin baik diterima masyarakat terutama bagi generasi muda.
Sementara Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, mengatakan pihaknya telah mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya penanganan konflik sosial dan penanggulangan terorisme yang terjadi di Sulteng sebagaimana tertuang di Rencana Aksi Daerah (RAD).
Sebagaimana tertuang dalam RAD, telah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melibatkan TNI dan Polri serta forum-forum kemasyarakatan, seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT).
Ia menegaskan, Pemprov Sulteng sangat serius dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial dan tentu adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa aman dan nyaman jika konflik tidak terjadi.
“Khusus kelompok radikal di Kabupaten Poso, tentunya tidak hanya Pemerintah Daerah yang berkeinginan kuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bersama jajaran TNI-Polri,” ujarnya.
“Contoh di Dinas Pertanian Sulteng, telah mensupply bahan-bahan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal yang terdampak paham radikal,” kata dia.
